Oleh: B.S. Mardiatmadja, SJ

   
 

 

Sudah banyak orang mencoba menganalisis keadaan politik kita. Terutama dalam kaitan dengan permilihan umum mendatang. Kalau sekarang disampaikan catatan lagi, sesungguhnya lebih untuk menambah wawasan mengenai sikap kita dalam menyambut pemilihan mendatang. Beberapa bagian tulisan ini sudah dimuat dalam media. Penulisan kembali ini dikhususkan untuk aktivitas dalam kelompok-kelompok kategorial. Asumsi saya : para aktivis kelompok kategorial perlu lebih melibatkan diri dalam upaya penyadaran makna pemilihan dan dalam mendorong kita semua mengawasi, agar pemilu jalan baik. Para pemilih perlu lebih jeli menghadapi sekian banyak partai. Karena semua partai akan amat mengandalkan disiplin organisasi dalam menyuruh jagonva bicara tertentu seyogyanya pemilih menentukan juga kriteria pilihan.

Dengan demikian kita setia pada sistem demokrasi yang menetukan bahwa rakyat yang berkuasa. Posisi politis masa kini mengkondisikan. bahwa pemilih sekarang mengambil posisi penting: berhak menentukan. akan memberi nasib apa kepada partai dan jago yang mana. Sejumlah kriteria perlu ditentukan. Pokok-pokok bahasan apa yang harus dijajakan partai. Rakyatlah vang menentukan pokok bahasan itu,bukan partai. Yang jelas, jumlah (kuantitas) penampilan di televisi atau radio maupun penyelengaraan pertemuan kader/kampanye terselubung, tidak dianggap menentukan oleh rakyat. Yang menentukan adalah kadar atau kualitas tersapanya kebutuhan yang terdalam.

ETIKA MEMILIH
Pemilihan umum perlu ditempatkan pada proporsi yang benar. Tujuan kita bukanlah pemilihan umum, melainkan kesejahteraan rakyat. Rakyatlah yang paling penting; bukan rebutan kursi itu. Pembukaan UUD 1945 juga jelas memberi arah agar rakyat diakui berhak menentukan cara kedaulatan rakyat diwujudkan. Atas dasar itu rakyat boleh dengan bebas menentukan akan memilih partai yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Hanya dengan rasa bebas di hati (bukan dipaksa memilih; bukan pula dengan ditakut-takuti memakai slogan "pilihlah kami kalau tidak mau rakyat yang beragama X akan terpinggirkan" dst), rakyat dapat memilih secara etis, yaitu: menentukan sendiri nasib rakyat. Bahkan boleh dikatakan bahwa pada pendapat rakyat itu bergantung nasib para jago. (bukan sebaliknva). Kebebasan semacam itu mengandung beberapa prasyarat: tidak ada ancaman fisik, tiada ancaman psikis, tiada ancaman yuridis dan tidak ada pula ancaman atau semacam pemerasan religius. Di situ kita temukan pokok etika memilih.

Oleh sebab itu, sistem pemilihan harus sedemikian sehingga rakyat dipersilakan memilih hanya partai yang sungguh berkenan di hati rakyat dan sesuai dengan pandangan pemilih serta mampu mengerjakan program yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Patokan yang dapat dipergunakan oleh rakyat adalah: mencari wakil rakyat yang tolok ukurnya adalah sejauh mana suatu aliran politik tertentu sungouh menjabarkan keyakinannya secara konsisten sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat dalan segala seginya dan sejauh mana orang-orang tertentu (dengan atau tanpa koalisi tertentu) pantas dipercaya melayani kepentingan rakyat. Seyogyanya rakyat mencari partai vang mempunyai sikap dan program yang jelas serta baik mengenai masalah-masalah yang paling menyentuh hati dan pikiran rakyat, seperti hidup berkeluarga, pendidikan, iptek, pencarian nafkah, ekonomi, pelestarian lingkungan dan program yang tepat-guna mengenai pokok-pokok keprihatinan rakyat itu tidaklah pantas menerima kepercayaan rakyat. Dalam pengertian itu seyogyanya rakyat tidak terlalu tersilaukan oleh satu-dua tokoh, melainkan lebih mengandalkan tim yang akan dipercaya. Sebab pada waktu-waktu yang silam kita telah terlalu terpukau pada kehebatan satu-dua orang, sehingga sulit mengotrol penguasa itu. Kita perlu pembaruan sistem bukan hanya orangnya.

Mungkin akan ada vang bertanya: soal agama ada di mana? Saya berpendapat, bahwa keberagamaan seseorang seyogyanya lebih menjadi motivasi terdalam komitmen seseorang pada sesamanya, tetapi tidak di bawa secara eksplisit ke dalarn hidup berpolitik. Jelasnya: janganlah ke dalam kancah politik secara eksplisit dimasukkan argumen-argumen dari agama A atau B. sebab rumusan argumen semacam itu kerap kali menyiratkan pandangan eksklusif sebagai berikut: "begitulah pandangan agama kami bukan dari agama kamu". Padahal maksud perjuangan politik suatu negara sebagaimana tampak dalarn Pembukaan UUD 1945 justru mau mengabdi kepentingan umum, tanpa batas agama, suku atau aliran apa pun. Setiap orang yang beragama tertentu perlu mampu menterjemahkan prinsip dasar agamanya masing-masing ke dalarn bahasa nasional, yang dapat secara inklusif merangkul semua orang dari agama mana pun. Dengan demikian, kita justru akan setia pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, bahwa negara kita berazas pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Lalu kita boleh percaya, bahwa keimanan itu akan mempersatukan kita. Rakyat tidak dipecah-pecah oleh pelbagai hukum agama. Untuk itu banyak politisi harus herpikir lebih mendalam: tidak hanya mendasarkan pendirian dan langkah politisnya pada azas ekonomi, tehnis, keilmuan maupun ucapan-ucapan yang dipetik dari Alkitab, melainkan harus menciptakan sistem pemikiran yang dapat dipahami oleh seluruh rakyat, dari agama mana pun. Sektarisme dapat dieliminasikan. Pengabdian politis dalam negara kita hanya dapat terpenuhi apabila merangkul semua orang, tanpa pandang bulu. Sementara itu, memang ada segi-segi hidup rakyat yang mutlak harus dipertanyakan kepada mereka yang berjanji akan melayani rakyat yaitu: para politisi dan partai politik. Berikut pula disebutkan sejumlah hal yang penting bagi hidup rakyat.

PARTAI DAN HIDUP BERKELUARGA

Sikap suatu partai dalam kaitan dengan hidup berkeluarga dapat menjadi butir pertama untuk menguji "pantas-tidaknya suatu partai dipilih". Mengapa? Sebab keluarga adalah sel terkecil setiap, masyarakat tempat hidup manusia sehari-hari dan tempat ia menimba spirit untuk bergaul dalam masyarakat luas, termasuk dalam dunia politik. Dari sudut lain, setiap keputusan politis akan kena pada hidup berkeluarga: harga beras yang, naik akan mempengaruhi meja makan, warna dan pilihan KB menentukan sikap suami-isteri pada hidup intim sehingga juga mempengaruhi cara mereka mendidik generasi berikut, arah GBHN tentang persekolahan memberi arah dan citra pada pendidikan generasi muda, cara pemerintah mengarahkan dunia media mengemudikan cara informasi/rekreasi/edukasi diterima oieh anggota keluarga.

Sikap terlalu protektif di dunia politik memberi imbas pada pendidikan anak secara takut-takut maka akan menghasilkan generasi penakut dan dapat menciptakn generasi yang kasar/keras bila katup pengaman dilepaskan sesudah keluar kelas/sekolah. Tidak jarang keputusan ekonomi dalam kancah politik mengabaikan pengaruhnva pada dapur dan rumah tangga rakyat. Yang dikejar acap kali lebih hasil statistik di panggung politik atau prosentase ekonomi makro. Wajarlah kalau rakyat mengharap agar partai yang ingin dipilih secara gamblang memperlihatkan tekadnva: akan memmbela prioritas hidup berkeluarga ataukah mengorbankan kepentingan keluarga demi isyu politis di pusat pemerintahan; membela kesatuan keluarga ataukah mendahulukan kepentingan statistik kependudukan; membela nilai cinta menyeluruh suami-isteri dan anak-anak ataukah kepentingan ekonomis media mana pun, melestarikan hak orangtua untuk mendidik ataukah merekayasa politik pendidikan memakan perhatian anak habis-habisan. Di balik pendirian itu sesungguhnya tersimpan semacarn komitmen iman, yang percaya, bahwa keluarga diciptakan Tuhan dan tidak bisa dipermainkan oleh pasang surut dan kepentingan ekonomi maupun politik.

TARUHAN DALAM LAYANAN POLITIK
Dalam jaman sekitar tahun 1960 an. rakyat dikomando oleh rekayasa politik. Pertengahan tahun 1965-1966 an terhampar harapan-harapan moral politik. Pemerintahan baru berpretensi maupun melaksanakan prinsip dasar Pembukaan UUD 1945 secara tulus dan taat-azas. Namun dalam proses perkembangannya, tekad yang sesungguhnya mengandalkan moral politik segera digantikan oleh politik ekonomi yang mengemudikan hidup bangsa kita. Para pemimpin bangsa kita segera menggantikan komunisme dengan materialisme yang tidak kalah buruknya. Tokoh-tokoh yang secara ketat menyapu orang yang katanya dinodai oleh ateisme sebenarnya telah menjadikan penumpukan harta maupun kekuasaan sebagai junjungan Ilahi mereka; seluruh bangsa diajak untuk melakukan hal serupa. Sejak 1970-an bangsa kita sibuk menggumuli ekonomi dan hidupnya diwarnai oleh politik yang bergandengan tangan akrab sekali dengan ekonomi. Politik diarahkan secara hampir eksklusif pada peningkatan ekonomi. Hal itu kelihat dari GBHN-nya sampai pada praktek berpolitik. Etika berpolitik dan moral yang sehat menjadi taruhan dalam pergulatan berebut kekuasaan membangun negara, dan bangsa.

Tidak mengherankan kalau tokoh politik bergandengan tangan dengan tokoh ekonomi. Perusakan lingkungan hidup, kolusi dan korupsi bukan sesuatu yang kebetulan terjadi melainkan merupakan bagian dari konsekuensi pilihan model pembangunan kita. Kesejahtraan rakyat diredusir pada, pertumbuhan ekonomi makro. Akibatnva, segi-segi politik yang lebih berwarna etis surut ke belakang. Tidak mengherankan kalau dengan cara itu dunia politik keangan roh, yaitu arah batiniah. Yang berkecambuk adalah oportunisme dan rekayasa kelompok- kelompok untuk mengambil posisi kekuasaan. Rakyat kadang kala dirayu pejabat lewat safari juga demi materi dan kekuasaan, bukan demi kesejahteraan bersama yang terdalam.

Untuk pemilu yang akan datang, layaklah rakyat bertanya, manakah partai yang selain memberi janji, juga menunjukkan program jelas, agar politik tidak menjadi sekedar ajang perebutan kursi melainkan kancah pelayanan kebutuhan rakyat. Partai yang pantas diberi kepercayaan adalah partai yang menawarkan kejujuran, keadilan, perhatian tulus pada rakyat kecil, kesetiakawanan sejati antar semua kelompok. Yang layak dipilih hanyalah partai yang menjamin bahwa calon legislatif memperjuangkan politik bermoral dari GBHN sampai pelaksanaan sehari-harinya. Yang tidak perlu dipilih adalah partai yang menabukan kecurangan, keculasan, penindasan rakyat kecil, perpecahan, mendukung UU atau RUU yang melestarikan terkotak-kotaknya rakyat Indonesia dst. Dari masa legislatif yang lalu dapat ditemukan daftar tokoh yang kini bertopeng kata bagus namun dulu mendukung tindak-tindak tidak adil atau kekerasan terhadap rakyat kecil. Dari tahun-tahun terakhir dapat dicatat tokoh-tokoh yang telah melontarkan pendapal diskriminatif terhadap bagian-bagian bangsa kita. Bangsa dan negara kita terlalu  berharga Untuk dipercayakan kepada tokoh sektarian. Etika memilih mewajibkan kita untuk jeli mempelajari pelbagai ranjau yang dipasang parpol-parpol atau mencari tokoh partai politik yang sungguh memiliki komitmen pada rakyat kecil.

ARAH PENDIDIKAN
SebAgian terbesar bangsa Indonesia berusia dibawah 25 tahun. Kebanyakan rakyat kita masih dalam proses; pendidikan. Maka dari itu  warna pendidikan akan mewarnai juga seluruh hidup bangsa ini. Oleh sebab itu, partai yang membawa bangsa ini ke masa depan hanyalah partai yang secara tulus mempunyai program real bagi generasi muda. Program real itu menyangkut program nasional yang terstruktur jelas seraya membuka kemungkinan untuk menciptakan peluang-peluang kreatif. Kita dapat bertumpu
pada prinsip dasar pendidikan yaitu membantu orang muda untuk menemukan harga diri dan menolong agar manusia muda berkembang secara utuh. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya menjadi generasi penerus melainkan generasi kreatif yang memiliki kebudayaan terbuka sebagai bangsa Indonesia: di lingkungan baru itu kesatuan berbangsa kembali menjadi prinsip dasar utama di atas gagasan sektarian. Maka partai yang pantas dipilih adalah yang sungguh menghargai  orang muda, kreadvitas, dan keterbukaan secara bertanggung jawab. Yang layak diberi suara hanyalah partai yang menjamin bahwa calon legislatif mereka sungguh akan konsisten mementingkan pendidikan menyeluruh bukan menjadikan pendidikan berat sebelah pada ilmu-ilmu tertentu atau birokrasi. Partai yang menyiapkan belenggu atau kotak-kotak tersekat bagi generasi muda tidaklah layak mendapat kepercayaan rakyat.

Walaupun salah satu pilar utama transformasi pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 adalah para mahasiswa namun dunia pendidikan masih harus direformasikan. Tahun-tahun 1998-1999 masih menyaksikan bagaimana diselenggarakan sentralisme dan birokrasi pendidikan yang membuka peluang terhadap korupsi seputar ebtanas, evaluasi hasil belajar sekolah dasar, sistem akreditasi yang mencekik leher sekolah swasta yang miskin dan kurikulum yang membodohkan guru dengan mengunci mereka pada kurikulum yang serba padat. Manakah partai yang memperjuangkan reformasi pendidikan?

TEMPAT ILMU PENGETAHUAN SERTA TEKNOLOGI

Singkatan iptek telah menyelewengkan pemahaman tentang isi ilmu pengetahuan maupun proses memperoleh pengetahuan yang seharusnya merupakan inti proses belajar-mengajar. Dunia masa depan dikatakan sebagai dunia yang harus menggumuli iptek secara serius. lptek mendatang dikatakan tidak dapat direduksi menjadi teknologi dan relokasi pabrik dan tidak  boleh begitu saja dicampur dengan ideologi kapitalisme. Akan tetapi dilupakan bahwa ruh ilmu pengethauan dan teknologi adalah spirit ingin-tahu dan semangat untuk terus menerus bereksperimen maupun mencari pengetahuan lebih dalam. Oleh sebab itu orang-orang dan kelompok-keiompok yang mau dipilih rakyat tidak seyogyanya orang-orang yang menghambat hak rakyat atas informasi, yang membatasi dinamika orang muda dalam mencari transparansi proses pengadilan, yang membunuh semangat orang muda untuk bereksperimen juga dalam proses sosial guna menciptakan kesatuan bangsa.

Iman yang mengembangkan sikap dan ketakwaan harus secara wajar dan berbesarhati mengakui, betapa banyak hal baru yang harus dipelajari dari semangat ilmu pengetahuan dan teknologi. Agamawan dalam komunikasi dengan setiap partai harus membantu tumbuhnya semacam realisme pada kaum politisi: diperlukan bukan simplifikasi hubungan antara iman dan iptek, melainkan interaksi yang serius dan mendalam. Orang beriman harus belajar mengakui bahwa tidak segalanya sudah tersedia dalam kamus-kamus agama di masa silam. Adalah merupakan ungkapan iman karena mahakasih Allah, kalau kita percaya bahwa manusia diciptakan untuk kreatif: dan dapat menguraikan pelbagai hal yang tidak secara eksplisit sudah ada sejak jaman dahulu. Sebaliknya negarawan masa depan diharapkan mengambil serius catatan etis dan moral terhadap iptek. Iptek membutuhkan iman tidak pertama-tama untuk alat politik atau guna membenarkan langkah-lanakahnya melainkan untuk mengkaji, sejauh mana langkah iptek sungguh tumbuh dari kemanusiaan dan mengabdi kemanusiaan secara menveluruh. Ahli ilmu pengetahuan dan teknologi perlu bercermin dalam sejarah ilmu bahwa penemuan atom dapat membuahkan bom nuklir, dan bahwa penemuan bakteri tertentu dapat dipakai untuk perang kuman dan bahwa penemuan bagian terkecil manusia dapat disalah-unakan psikopat untuk membinasakan seluruh dunia, apabila tidak bekerjsama dengan etika dan moral secara sehat. Di situ iman menjangkau melampaui batas-batas kotak agama. Partai yang pantas dipilih adalah partai yang menunjukkan sikap menghargai iptek secara wajar tetapi juga berani merelativir arti iptek. Tidak perlu memilih partai atau politikus yang secara real meletakkan iptek di atas segala kepentingan manusia. Tidak usah mendukung kebijaksanaan orang yang melecehkan manusia dengan misalnya memastikan kesalahan pilot, padahal pemeriksaan suatu kecelakaan pesawat terbang belum selesai.

MAKNA PENCARIAN NAFKAH
Dalam masa krisis moneter kebanyakan rakyat tidak lagi berpikir mengenai menanam modal atau memenuhi kebutuhan rekreasi. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia sekarang ini pencarian nafkah memang untuk memperoleh sesuap nasi. Tetapi sesungguhnya tidak hanya itu. Mencari  nafkah bagi kebanyakan manusia adalah masalah harga diri: baik bagi keluarga maupun kepala keluarga. Seorang kepala keluarga yang tidak inempunyai pekerjaan itu bukan hanya tidak dapat memberi makan keluarga, tetapi terutama tidak mempunyai harga diri di hadapan seluruh anggyota keluarga. Suatu keluarga yang tidak mempunyai nafkah bukan hanya tidak dapat makan, tetapi juga jatuh harganya di tengah kampung. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bukanlah sekedar usaha menciptakan faktor ekonomi dan faktor politik yang memadai, melainkan membantu rakyat untuk memiliki harga diri. Dalam cakrawala luas, usaha itu menjadi semacam pembangunan rasa kebanggaan berbangsa. Oleh sebab itu tidak seyogianya lapangan kerja dibesar-kecil-kan dengan perhitungan ekonomi makro dan politik makro saja.

Lapangan kerja perlu dilihat juga dalam perspektif pemerataan harga diri rakyat Indonesia di provinsi manapun. Maka tidak seimbangnya penyediaan lapangan kerja, khususnya di daerah dengan perimbangan pendatang dan penduduk asli yang pincang, tidak hanya bertentangan dengan usaha menciptakan keseimbangan politis, melainkan kontraproduktif untuk pembangunan berbangsa. Maka dari itu  politik penciptaan lapangan kerja menuntut perhitungan yang mengatasi keuntungan ekonomis: penutupan dunia usaha tidak boleh hanya ditentukan oleh debat ekonomis tetapi juga harus menyangkut segi budaya. Di situ PHK mempunyai segi kemanusiaan. Partai yang perlu dipertimbangkan untuk dipilih hanyalah partai yang secara jelas menunjukkan kemauan politis yang dipertimbangkan untuk dipilih hanyalah partai yang secara jelas menunjukkan kemauan politis yang tegas, bahwa akan memperjuangkan pemerataaan pencarian nafkah dan kebijakan perburuhan di atas popularitas ekonomis. Bila tidak, partai itu tidak pantas diberi suara.

Semoga rakyat kita tidak hanya terus menerus dituntut membayar naiknya harga dan pulsa telepon, tetapi lebih memperoleh hak mereka yaitu mempunyai juru bicara di forum nasional yang sungguh berdiri di pihak rakyat. Pemerintah berwajib untuk menolong agar rakyat memperoleh haknya itu. Maka dari itu persiapan pemilihan umum yang jujur dan adil tidak cukup dengan mengobok-obok hati rakyat melalui pelbagai isu dan politik membagi-bagi fasilitas belaka, melainkan dengan aturan yang sungguh menjamin agar semua wakil rakyat sungguh hasil pemilihan yang benar dan dengan menciptakan proses pemilihan yang berlangsung secara 'fair' dan terbuka serta dengan tindaklanjut pemilihan yang tulus dan konsekuen. Sikap orang beriman dapat menjadi pencipta motivasi bahwa Tuhan meiihat segalanya, Tuhan mengatasi segala kepicikan kita. Tuhan juga akan mengadili semuanya.

Tulisan ini diolah dari tulisan serupa yang pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan.

 

Warkat Kategorial 008,1999